Masnur Marzuki

Friday, November 2, 2012

Perubahan Kelima UUD 1945; Antara Optimisme dan Pesimisme

Dalam sebuah diskusi "Urgensi Perubahan Kelima UUD 1945" di Kampus UII Yogyakarta yang ditaja HMI FH UII dimana saya bersama Zainal Arifin Mochtar (PUKAT UGM) didapuk sebagai pemateri, seorang peserta diskusi bertanya sejauh mana optimisme perubahan kelima akan terwujud tahun ini. Pertanyaan itu menggelitik saya sebagai pengamat sekaligus dosen HTN.

Saya memang meyakini bahwa tahun 2012 ini adalah momentum terbaik perubahan kelima UUD 1945. Momentum tersebut tentu mensyaratkan strategi jitu para pendorong perubahan yang sejauh ini masih didominasi oleh Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Di MPR. Kelompok DPD Di MPR memang sudah lama memfokuskan energi untuk mendorong perubahan kelima dengan mendekati fraksi-fraksi partai politik di MPR antara lain Golkar, Hanura, PKB, dan Gerindra. Bahkan, konon Fraksi Golkar sudah akan menunjuk Prof. Jimly Asshiddiqie menjadi tim ahli Fraksi Golkar untuk mengawal materi perubahan konstitusi. Meskipun belakangan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menilai, usul dari DPD-RI untuk perubahan kelima UUD 1945, sudah terlambat. Terlepas dari itu semua, lebih jauh Kelompok DPD Di MPR juga sudah melakukan uji sahih naskah perubahan di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia.

Namun keyakinan tersebut tergerus beberapa hal yang akhirnya membuat saya berbalik ragu bahwa amandemen lanjutan atas UUD 1945 tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Akibatnya muncul pertanyaan mendasar. Kenapa perubahan kelima yang diusulkan DPD RI begitu sulit terwujud?

Berulang kali di banyak kesempatan saya tegaskan sulitnya amandemen lanjutan lebih karena momentum dan kemauan elit bangsa saat ini. Momentum perubahan konstitusi belum bertemu dengan kepentingan penyusun konstitusi (MPR). Betul bahwa DPD adalah bagian dari MPR tapi dengan jumlah yang hanya 132 anggota dari total lebih dari 700 anggota MPR maka suara DPD tenggelam dalam hiruk pikuk tarik-menarik kepentingan di DPR yang menurut konstitusi juga otomatis menjadi anggota MPR.

Selain soal momentum dan kepentingan elit partai politik di DPR, agenda perubahan konstitusi juga dibusuki dari dalam. Indikasinya sebagian besar anggota DPD masih banyak yang belum memahami apa yang sedang mereka perjuangkan lewat perubahan konstitusi. Dalam sebuah seminar yang digagas Kelompok DPD Di MPR, Irman Putera Sidin yang juga tim ahli dan perumus naskah perubahan kelima Kelompok DPD Di MPR mengungkapkan kekecewaannya atas pemahaman anggota-anggota DPD atas butir-butir perubahan kelima yang diusung DPD. Belum lagi ditambah adanya gesekan internal antar anggota DPD sendiri. Akibatnya, inti dan makna perubahan kelima yang diusung DPD masih belum mengakar menjadi ruh perjuangan bersama DPD.

Walhasil, perubahan konstitusi yang diinisiasi DPD bak air bah yang tumpah ke laut. Tak berdampak apa-apa dan tak mempengaruhi jarum sejarah perubahan kelima UUD 1945. Mungkin harus menunggu rezim ini usai dan di timur matahari menyembul fajar baru semangat perubahan dari rezim baru pasca 2014. Kita tak boleh menyerah untuk meretas perubahan konstitusi yang memang perlu ditata agar mewujud menjadi kitab bernegara yang dapat menjawab tantangan ketatanegaraan ke depan. Wallahu'alam bisshowab.

Yogyakarta, 2 November 2012.

Friday, October 26, 2012

Mengutuk Demokrasi Sampul

Seperti apa wujud demokrasi kita? Demokrasi kita hanyalah sampul berwarna yang tak kita pentingkan isinya. Kita jamu dan kenyangkan para pejabat tapi kemudian kita abaikan rakyat. Praktek yang mana sama halnya dengan khusuk melaksanakan sholat Iedul Adha tapi shalat subuh tak dikerjakan. Itulah wajah demokrasi kita.

Kita membiarkan diri menjadi bangsa yang menghormati demokrasi, namun tanpa kesadaran dan hikmah demokrasi. Kita memuja demokrasi tanpa kemantapan untuk mengapresiasi inti dari berdemokrasi.

Bangsa yang sangat tampak secara matang sedang menjalankan demokrasi, namun hampir tak terdapat perilaku demokrasi yang sejati. Tak ada hubungan mendasar antara cara kita berdemokrasi dengan hasil demokrasi yang kita tuai. Kita gagal paham makna demokrasi.

Kita pilih langsung pemimpin nasional hingga pemimpin daerah. Tapi tak sekalipun terlihat buah demokrasi atas pilihan kehidupan berdemokrasi itu dengan alamiah membawa kemenangan untuk rakyat. Rakyat justru menjadi diperalat atas nama demokrasi. Mereka dibodohi, dikuliti dan diberi racun yang berbungkus label indah demokrasi.

Demokrasi kita baru sebatas kaos parpol, spanduk-spanduk, gambar muka yang dipoles perangkat lunak teknologi informasi. Demokrasi sampul mengedepankan CITRA. Dan seperti kata Emha Ainun Nadjib, - Pen “citra” an, apakah gerangan ia kalau bukan dusta? Siapakah yang memamerkan wajahnya,selain sahabat dan kekasih Iblis?"

Demokrasi kita hanyalah sebatas angka survey, setoran-setoran dan virus media informasi. Lalu gagaplah para pemain demokrasi. Ada derita kelaparan yang dikirim kantong darah dan pakaian, pesawat tempur yang jatuh kita disibukkan dengan tentara yang beringas, TKI terancam dieksekusi kita sibuk berdebat di televisi hingga peti jenazah akhirnya terisi jasad kaku. Kita tak pernah mengutuk demokrasi sampul, tapi memberhalakannya. Lupa pada nilai bahwa demokrasi sejatinya hanyalah alat bukan sampul.

Padahal dalam teori demokrasi, rakyat selalu tertinggi, Presiden dan menteri-menteri serta anggota MPR-DPR-DPD hanyalah orang yang kita upah dan harus taat kepada kita. Sebab, seperti juga dikatakan Emha, "Demokrasi adalah makhluk terindah hasil karya ummat manusia selama peradaban." Kita tak bisa menolak nilai demokrasi karena sudah jadi nilai universal. tapi sibuk memoles sampul tapi abaikan inti dari ajaran demokrasi sama saja meludahi muka sendiri.

Bantul, 26 Oktober 2012.

Tuesday, September 25, 2012

PARTAI POLITIK TAK (LAGI) BERKUTIK?

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, partai politik dirumuskan sebagai organisasi sekumpulan orang yang secara sukarela bergabung untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Benarkah definisi seiring sejalan secara faktual di lapangan? Sepertinya lebih benar dijawab, tidak. Yang terlihat justru sebaliknya, pasca reformasi ketika parpol ramai-ramai didirikan, yang kental terlihat hanyalah sekumpulan orang yang mengorganisasikan diri untuk meraih kekuasaan (kepentingan) mereka sendiri.

Politik adalah kekuasaan dan kepentingan.Kepentingan yang dimaksud adalah ketika terjadi kompetisi memperebutkan jabatan politis yang hanya didapatkan melalui pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Nah, pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 20 September lalu telah menegasikan sebuah fenomena "baru" bahwa ternyata partai politik tak lagi berkutik berhadapan dengan kehendak mayoritas warga pemilih.

Apa sebab partai politik tak lagi berkutik? Setidaknya barangkali ada lima penyebab utama;

Pertama, belum adanya partai politik yang memiliki ideologi jelas terutama ideologi yang berplatform kerakyatan;

Kedua, dominasi semangat pragmatis partai politik yang kerap mengenyampingkan aspirasi pemilih demi hasrat politik kekuasaan;

Ketiga, komitmen partai politik hanya berpihak pada kepentingan elit partai politik ketimbang pada pemilihnya;

Keempat, karakter kamuflase dan hipokrasi partai politik yang di depan publik mengaku antipolitik uang, namun di ranah nyata tetap saja melakukan politik uang dengan berbagi cara dan motif. Intinya praktek money politics jalan terus di tengah sikap kepura-puraan parpol.

Ibarat si pandir, partai politik cenderung tak mau belajar dari sejarah pemilu-pemilu sebelumnya dimana pemilih yang berpindah (swing voter) adalah entitas yang paling menentukan hasil akhir dalam pemilu. Pemilukada DKI Jakarta tempo hari kembali menegaskan kenyataan tersebut. Swing voters atau undecided voters kembali menjadi penentu hasil akhir kompetisi politik. Dalam bahasa yang lebih normatif, demokrasi kembali menampakkan wajah idealnya. Koalisi partai politik yang mendukung Foke-Nara kalah telak dari kehendak pemilih yang lebih memilih figur ketimbang kemauan partai politik yang menggemukkan diri lewat koalisi pragmatis.

Semoga nurani kedaulatan terus semakin solid tumpah ruah pada pangkuan rakyat, sehingga mereka penguasa dan elit partai politik segera membuka mata dan hati betapa sesungguhnya kekuasaan adalah titipan dari rakyat yang berdaulat. Wallahua'lam bisshowab.

Slipi, 25 September 2012

Tuesday, August 7, 2012

Tiga puluh dua tahun yang lalu, 27 Juli 1980, tepat di bulan Ramadhan malam ke-17 saya dilahirkan di sebuah kampung kecil di Kampar, Riau. Kelahiran saya adalah satu hal dan bertepatan dengan Ramadhan itu juga hal lain. Saya tidak sedang mempertalikan kemuliaan Ramadhan dengan hari tepat saya dilahirkan. Tapi, ini tahun 2012, dimana ulang tahun saya ditandai juga dengan jatuhnya Ramadhan, hari yang ke tujuh.

Tiga puluh dua tahun yang lalu, 27 Juli 1980, tepat di bulan Ramadhan malam ke-17 saya dilahirkan di sebuah kampung kecil di Kampar, Riau. Maka tak salah bila saya menghormati khidmat Ramadhan tahun ini berlebih-lebih karena pada saat yang sama saya juga menghormati peristiwa kesakitan ibu saat melahirkan saya ke bumi lebih dari tiga dekade lampau. Sejarah kelahiran saya tidaklah lengkap. Tak ada dokumentasi, tak ada bukti gambar dan bahkan saya pun tak tahu siapa nama bidan yang membantu persalinan ibu kala itu. Saya tak hendak mempersoalkannya. Yang jelas saya hanya ingin lebih menghormati Ramadhan tahun ini berlebih-lebih. Itu saja, lain tidak.

Tiga puluh dua tahun yang lalu, 27 Juli 1980, tepat di bulan Ramadhan malam ke-17 saya dilahirkan di sebuah kampung kecil di Kampar, Riau. Kini bagi saya, 32 adalah angka unik untuk sebuah umur. Ia menandai sekaligus memperingatkan bahwa umur sejatinya tidak bertambah tapi berkurang. Dalam hitungan mundur, bukankah setelah 3 adalah 2? Setiap ulang tahun dirayakan, sebagian memaknai umur bertambah, dan sebagian lagi meyakini bahwa umur berkurang dalam konteks jatah umur tentunya. Tapi tak salah pula ketika berulang tahun banyak yang mendoakan jatah umur masih panjang. Justru saya berharap demikian dan dilapangkan rezeki serta diberikan kekuatan iman menjalani hidup.

Tiga puluh dua tahun yang lalu, 27 Juli 1980, tepat di bulan Ramadhan malam ke-17 saya dilahirkan di sebuah kampung kecil di Kampar, Riau. Semoga Tuhan mengaruniaiku umur yang berfaedah bagi keluarga, bangsa dan agama. Ada sebuah ungkapan Perancis yang membuat saya termenung; “noblesse oblige”, bahwa seorang yang mempunyai posisi lebih tinggi harus mengabdi lebih banyak. Seorang dosen harus lebih banyak membaca dari pada mahasiswanya. Seorang pemimpin sejatinya harus lebih sering lapar ketimbang kenyang ketika masih banyak yang lapar. Yang menakjubkan ialah do’a tulus dari handai taula yang tersampaikan di bulan berkah, semoga do’a-do’a itu terijabah. Amiin.

Gambiran, Yogyakarta, 27 Juli 2012

Pages