JAKARTA, Suarasenayan.com – Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi Bangsa Indonesia. Karena ditahun ini pesta demokrasi digelar, yaitu pemilihan anggoya legislatif dan pelimilhan Presiden. Tanpa kecuali DKI Jakarta. Namun hendaknya Pemerintah Daerah tidak mengabaikan tanggung jawabnya dalam membangun kota Metropolitan.
“Tahun ini memang tahun politik tapi seharusnya mereka aparat Pemda bekerja maksimal. Kenyataannya hingga saat inj penyerapan anggaran hanya berkisar 28 persen. Ini artinya penyerapan anggaran terbiruk sepanjang 5 tahun.” Ungkap Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Islam Indonesia Masnur Marzuki kepada Suarasenayan.com.
Masnur juga menyayangkan adanya program yg dicanangkan tahun ini secara otomatis tidak berjalan.
“Program yang dicanangkan mereka mau diapakan dan dimana pertanggungjwaban Ahok sebagai Gubernur. Jika kondisinya seperti ini tentunya yang rugi masyarakat jakarta,” tegasnya.
Persoalan rendahnya penyerapan anggaran tahun ini nampaknya Gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab dan menyalahi anak buahnya yang tidak benar bekerja.
“Ahok jangan hanya bisa lempar tanggung jawab dan menyalahkan anak buahnya karena semua adalah tanggung jawabnya sebagai Gubernur. Kalo boleh saya bilang sebenarnya tahun 2014 ini adalah auto pilot, tidak ada Gubernur pembangunan juga tetap berjalan,”ungkap Masnur.
Jika Ahok bisanya hanya lempar tanggung jawab sebaiknya akuntabilitas Ahok patut dipertanyakan dan DPRD DKI harus segera memanggil Ahok dan mempertanyakan tentang amburadulnya penyerapan tahun ini dan apa langkah Ahok disisa tahun anggaran ini pinta Masnur.
Setelah itu tambahnya,DPRD DKI harus menjelaskan kepada Publik tentang gagal dan buruknya penyerapan tahun ini. Bahkan Ahok jangan lupa terhadap kedudukan dan kepentingan masyarakat jakarta.
“Ahok harusnya jangan lupa dengan Prinsip Sallus Publica Suprema Legs. Dimana kepentingan rakyat itu adalah hukum tertinggi,” tegas Masnur.
Penulis. : Ricky Allen
Editor. : Andrian Setyo
Sumber:
No comments:
Post a Comment